Minyak BP vs Lumpur Lapindo
Beberapa minggu terakhir, Teluk Meksiko menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi headline news di berbagai media. Pesona Teluk Meksiko kini telah hilang dan tercemar oleh semburan minyak dari kebocoran sumur pengeboran milik British Petroleum (BP). BP pun memperoleh reaksi keras dari masyarakat dunia untuk segera bertanggung jawab dan mengatasi semburan tersebut. Kasus ini mengingatkan saya akan kasus serupa yang terjadi di negara kita, Lumpur Lapindo. Kasus serupa yang sama sekali tak sama. Mengapa demikian? Karena penanganan kasus Lumpur Lapindo berkebalikan dengan penanganan kasus Minyak BP. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai pihak, tidak hanya perusahaan terkait tetapi juga pemerintah, media dan masyarakat. Sejauh manakah keterlibatan media?
Kedua kasus tersebut termasuk dalam isu-isu lingkungan yang rajin disoroti oleh media. Sayangnya, nasib kedua kasus tersebut di tangan media sangatlah berbeda, entah latar belakang kepemilikan media, ideologi, politik, ataupun ekonomi yang mempengaruhinya. Kasus Minyak BP berjalan lebih sesuai kebenaran dan keadilan. Pemerintah Amerika mengharuskan BP menanggung seluruh biaya rugi, pembersihan polusi, tuntutan hukum, dll. Media pun ramai-ramai mengeroyok BP dengan segala fakta dan pemikiran yang diungkapnya. Mereka saling berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama. Bagaimana dengan kasus Lumpur Lapindo?
Sebaliknya, Lapindo sebagai dalang utama penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo dapat dengan sukses ‘cuci tangan’ dari segala tanggung jawab dan kewajibannya. Pemerintah pun terkesan lunak menghadapi para taipan empunya Lapindo, Bakrie Brothers. Bahkan media-media di Indonesia belum memaksimalkan perannya sebagai pemberi informasi dan pendidikan bagi rakyat. Media seolah-olah kehilangan independensinya dan loyalitasnya kepada masyarakat. Di mulai dari munculnya label baru ‘Bencana Lumpur Sidoarjo’ yang ditujukan agar masyarakat tergiring untuk menganggapnya sebagai peristiwa bencana alam. Kemudian, ketidakseriusan media untuk mengungkap fakta dan kebenaran di balik kasus tersebut. Media sibuk menyoroti korban dan kerugian atas semburan lumpur, tetapi tidak mendidik masyarakat dengan pemberitaan dan tulisan-tulisan yang berbobot. Yang mana tulisan tersebut dapat mendorong untuk diadakannya pengusutan yang lebih jelas dan mendalam untuk membuktikan ‘kesalahan’ Lapindo. Seharusnya media dapat lebih bijak dalam menyikapi kasus tersebut, tidak sekedar ikut blow-up ke sana ke mari. Mengingat peran mediayang harusnya mencerdaskan dan memajukan bangsa, media harus lebih kompeten dalam memberikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat. Hal itu sebagai pembuktian pula bahwa media independen dan tidak dapat dibeli!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar